Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
On Could 10, hundreds gathered in quite a few areas close to the provincial funds Jayapura to protest versus the government’s ideas to interrupt up the province. Pictures showed anti-riot law enforcement deployed with hefty products remaining deployed as well as the existence of over one,000 police officers. Authorities utilised a h2o cannon and tear gasoline to disperse the protesters in Waena, on the outskirts of Jayapura.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.
UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.
Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.
The report will reply to issues more than the backflow of democracy With all the full control of the president about BIN. The views expressed Listed below are purely personal and are not relevant to the thoughts or attitudes of any govt businesses.[4]
This situs web information will briefly retrace the historical past of Indonesia’s strategic intelligence dynamics considering the fact that its inception and provide an Evaluation of the current position of political democratization usually and intelligence reform particularly soon after 1998.
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
In mid-November 2015, the Governor issued the greater lenient Gubernatorial Regulation No. 232/2015 to interchange the prior regulation. Though the prior regulation allowed only three destinations in Jakarta for demonstrations, The brand new regulation supplies that the a few named places are provided by the city administration for demonstrations.
Para reformator menyadari apa yang terjadi dalam gereja, hati nurani mereka tidak bisa melihatnya begitu saja bagaimana hidup umat Tuhan yang jauh dari firman Tuhan.
Adat Regulation: Adat Law (hukum adat or adat recht) is a list of community and conventional rules and dispute resolution devices in many parts of Indonesia. As a result, there isn't a united Adat Legislation for The full Indonesian individuals. A Dutch lawful scholar, Van Vollenhoven classified Adat Legislation into 23 subdivisions depending on a mix of area and ethnicity. Its resources are unwritten laws evolving from and managed by legal consciousness of your individuals.
The technological storage or accessibility is necessary for the reputable purpose of storing Tastes that aren't requested with the subscriber or user. Stats Studies
Both equally Foundations and Associations tumble beneath the category of “societal corporations with lawful entity status,” though all other CSOs are categorized as societal organizations devoid of authorized entity status.” The Ormas Legislation then stipulates a set of obligations and prohibitions for societal organizations, such as prohibition from propagating an ideology that conflicts with condition principles (